Bahan kuliah powerpoint
mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan
dosen: Irhamir Nasution
Grup : C
bisa di download di link dibawah ini
http://www.plunder.com/Bahan-kuliah-EP-download-D493C75661.htm
terima kasih
Senin, 21 November 2011
Sabtu, 29 Oktober 2011
Perlunya Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur
oleh: Jepryansyah Putra
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditandatangani presiden mei 2011 lalu memang memiliki tantangan tersendiri terutama dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Melalui konektivitas antar wilayah ini diharapkan dapat mempercepat dan pemperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mepercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informatika dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait.
Hal terpenting dalam sebuah pembangunan infrastruktur adalah pendanaan. Pada tahun 2010 anggaran untuk belanja modal hanya Rp 95 Triliun, sedangkan untuk subsidi dan cicilan hutang masing-masing adalah Rp 201 Triliun dan Rp 159,8 Triliun. Karena kekurangan dana untuk pembangunan, maka banyak infrastruktur yang dibutuhkan didaerah tidak dapat dibangun. Memang hal ini bisa diatasi dengan menambah penerimaan pemerintah melalui sektor pajak, namun hal ini akan memberatkan masyarakat karena biaya hidup (living cost) yang akan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan kerjasama pembiayaan antara pemerintah dan swasta.
Kondisi infrastruktur merupakan salah satu penyebab turunnya daya saing Indonesia dan terhambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Berdasarkan Laporan Daya Saing Global 2011-2012 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (WEF), daya saing Indonesia berada di peringkat 46 dari 142 negara yang dinilai atau turun dua tingkat dibanding tahun 2010-2011. Khusus untuk sektor infrastruktur, Indonesia berada di peringkat 90. Keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah merupakan penyebab kurangnya ketersediaan infrastruktur di Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Chaidir Ritonga mengatakan, saat ini pemerintah daerah sangat kesulitan membangun infrastuktur yang dibutuhkan masyarakat karena anggaran yang tersedia terkuras untuk membayar pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor, listrik, air, dan lainnya, sehingga kehadiran peran swasta melalui skema KPS merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh.
“Investasi di luar pemerintah sangat penting karena keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah, pertimbangan efisiensi, pertimbangan adanya teknologi baru yang digunakan swasta, serta mempercepat cakupan dan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Perubahan pola pikir menjadi Not Business as ussual adalah perubahan pola pikir paling mendasar bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta memlalui semangat Indonesia Incorporated, karena perlu diingat bahwa kemampuan pemerintah melaui APBN dan APBD dalam pembiayaan sangatlah terbatas. Semangat Not Business as ussual juga harus terefleksi dalam elemen pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu yang mengatakan bahwa infrastruktur adalah menjadi tanggung jawab pemerintah harus dihilangkan mengingat anggaran pemerintah yang terbatas dan perlu diganti dengan pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP).
Untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Sedangkan peran pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberikan insentif bagi dunia untuk mmbangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenaga kerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembngunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.
Kerjasama antara pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur juga sebaiknya tidak dilakukan sebagai prasyarat investasi, tetapi juga lahan investasi bagi pihak swasta sehingga dalam perjalanannya visi dari masterplan ini bisa terwujud tepat pada waktunya. berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan KPS antara lain merevisi peraturan perundangan termasuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2005 jo Perpres No. 13/2010 melalui Perpres No. 56/2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur).
Langkah lainnya adalah penyiapan skema “viability gap funding” ( dukungan dana awal untuk sebuah proyek sehingga proyek tersebut menjadi layak secara ekonomi), penyelesaian RUU Pertanahan guna menunjang percepatan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, dan pembentukan Dana Penyiapan Proyek Bergulir (Revolving Fund for Project Development Facility) guna menjamin kesinambungan penyiapan proyek KPS.
Bappenas pada Juni 2011 juga menerbitkan Buku Rencana Proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta (RPKPS) 2011 dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum dan iklim investasi guna meningkatkan partisipasi pihak swasta, baik domestik maupun luar negeri, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditandatangani presiden mei 2011 lalu memang memiliki tantangan tersendiri terutama dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Melalui konektivitas antar wilayah ini diharapkan dapat mempercepat dan pemperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mepercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informatika dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait.
Hal terpenting dalam sebuah pembangunan infrastruktur adalah pendanaan. Pada tahun 2010 anggaran untuk belanja modal hanya Rp 95 Triliun, sedangkan untuk subsidi dan cicilan hutang masing-masing adalah Rp 201 Triliun dan Rp 159,8 Triliun. Karena kekurangan dana untuk pembangunan, maka banyak infrastruktur yang dibutuhkan didaerah tidak dapat dibangun. Memang hal ini bisa diatasi dengan menambah penerimaan pemerintah melalui sektor pajak, namun hal ini akan memberatkan masyarakat karena biaya hidup (living cost) yang akan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan kerjasama pembiayaan antara pemerintah dan swasta.
Kondisi infrastruktur merupakan salah satu penyebab turunnya daya saing Indonesia dan terhambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Berdasarkan Laporan Daya Saing Global 2011-2012 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (WEF), daya saing Indonesia berada di peringkat 46 dari 142 negara yang dinilai atau turun dua tingkat dibanding tahun 2010-2011. Khusus untuk sektor infrastruktur, Indonesia berada di peringkat 90. Keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah merupakan penyebab kurangnya ketersediaan infrastruktur di Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Chaidir Ritonga mengatakan, saat ini pemerintah daerah sangat kesulitan membangun infrastuktur yang dibutuhkan masyarakat karena anggaran yang tersedia terkuras untuk membayar pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor, listrik, air, dan lainnya, sehingga kehadiran peran swasta melalui skema KPS merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh.
“Investasi di luar pemerintah sangat penting karena keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah, pertimbangan efisiensi, pertimbangan adanya teknologi baru yang digunakan swasta, serta mempercepat cakupan dan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Perubahan pola pikir menjadi Not Business as ussual adalah perubahan pola pikir paling mendasar bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta memlalui semangat Indonesia Incorporated, karena perlu diingat bahwa kemampuan pemerintah melaui APBN dan APBD dalam pembiayaan sangatlah terbatas. Semangat Not Business as ussual juga harus terefleksi dalam elemen pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu yang mengatakan bahwa infrastruktur adalah menjadi tanggung jawab pemerintah harus dihilangkan mengingat anggaran pemerintah yang terbatas dan perlu diganti dengan pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP).
Untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Sedangkan peran pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberikan insentif bagi dunia untuk mmbangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenaga kerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembngunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.
Kerjasama antara pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur juga sebaiknya tidak dilakukan sebagai prasyarat investasi, tetapi juga lahan investasi bagi pihak swasta sehingga dalam perjalanannya visi dari masterplan ini bisa terwujud tepat pada waktunya. berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan KPS antara lain merevisi peraturan perundangan termasuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2005 jo Perpres No. 13/2010 melalui Perpres No. 56/2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur).
Langkah lainnya adalah penyiapan skema “viability gap funding” ( dukungan dana awal untuk sebuah proyek sehingga proyek tersebut menjadi layak secara ekonomi), penyelesaian RUU Pertanahan guna menunjang percepatan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, dan pembentukan Dana Penyiapan Proyek Bergulir (Revolving Fund for Project Development Facility) guna menjamin kesinambungan penyiapan proyek KPS.
Bappenas pada Juni 2011 juga menerbitkan Buku Rencana Proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta (RPKPS) 2011 dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum dan iklim investasi guna meningkatkan partisipasi pihak swasta, baik domestik maupun luar negeri, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sabtu, 01 Oktober 2011
Paradigma Sistem Ekonomi
3. Ekonomi Campuran
Sistem Ekonomi campuran (mixed economy) merupakan paduan dari sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk menyerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari keduanya. Sistem ini hendak dibangun untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua bentuk sistem ekonomi politik tersebut. Sejarah pertentangan yang keras dan bahkan tidak harmonis dari kapitalisme dan sosialisme telah menstimulasi para pemikir-pemikir untuk mencari bangun ekonomi dengan ciri dasar yang merupakan unsur-unsur terbaik dari keduanya.
Sistem ini menggerakkan elemen-elemen dinamis dari yang sebelumnya dimiliki masing-masing sistem ekonomi. Kedua bentuk ekstrem dari sistem ekonomi ini telah menuju ke arah sistem campuran karena masing-masing berusaha membuang kelemahan-kelemahannya sehingga tersisa unsur yang positif dan dinamis.
sepertti yang dikatakan oleh Hegel, bahwa perbaikan dan perkembangan pemikiran akan mencapai suatu bentuk terbaik melalui proses dialektik menuju suatu sintesis (teori dialektika). Proses ini merupakan perpaduan dari tesis dan antitesis dalam keharmonisan dan menuju ke arah kedinamisan. Negara sedang berkembang beranggapan akan mammpu mengejar ketertinggalannya dengan bayak tidak menconth bentuk ekstrem dari kedua sisem ekonomi tersebut, melainkan unsur dinamis dari keduanya.
Salah satu pemikiran Hegel ini menarik untuk disimak sebagai dasar pemikiran mengapa muncul sistem ekonomi campuran sebagai alternatif dari sistem yang bertentangan. Jika hal itu terjadi cara terbaik adalah menggabungkannya untuk mengejar ketertinggalan negara-negara sedang berkembang. Adalah Hegel yang menemukan fenomena dialektik sebagai suatu teori logika yang juga merupakan teori struktur dari pembangunan. Teori ini ditemukan oleh kelompok idealisme dalam pasca-Kantian dan mengalami masa puncaknya dalam pemikiran filosofi Hegel.
Dialektik itu sendiri pernah diajukan oleh Imanuel Kant sebagai suatu logika dari penalaran terhadap alam dan fenomena dunia untuk memberikan pengesahan yang transenden. Hegel kemudian menginterpertasikan dialektik sebagai operasionalisasi dari penalaran tanpa kaitan dengan hal yang transenden. Sbab, alam dan isinya ini bersifat realistis, bukan sesuatu yang abstrak. Ini memberiakan kenyataan lebih besar dan lebih mendalam dibandingkan dengan pmikiran analitis terhadap sains dan kehidupan sehari-hari. Logika dialektik melihat kontradiksi sebagai hasil dari perpaduan ide-ide yang dapat dicapai melalui cara sintesis untuk menghasilkan pengetahuan yang lbih benar.
Proses sintesis meningkat kemudian menjadi alasan utama terwujudnya sistem ekonomi campuran yang merupakan perpaduan dari sistem ekonomi kapitalisme dan marxisme. Hal ini tidak seperti Karl Marx yang mengadopsi ddialektik sebagai pembenturan kelas didalam sejarah yang selalu berhadapan satu sama lain.
Motif mencari keuntungan adlah unsur penting didalam kegiatan ekonomi dan produksi, tetapi bukan segalanya sebagaimana ditekankan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tanpa motif keuntungan, tidak akan ada usaha dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban bila motif ini ditekan dan dimatikan seperti di negara komunis. Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar yang terkendali oleh pemerintah.
Jumat, 30 September 2011
Paradigma Sistem Ekonomi
2. Sosialisme dan Komunisme (Radical Political Economy)
Umumnya pengertian dari sosialisme didasarkan pada sistem sosial berdasarkan prinsip kolektif dalam pemilikan alat-alat produksi dan distribusi. Didalam konsep atau ideologi ini, perhatian terhadap kesejahteraan sosial lebih tinggi dibandingkan sistem ekonomi lainnya.
Dalam perkembangan sejarahnya, pemikiran sosialisme sering bersinggungan dengan komunisme. Marxisme sendiri bisa diartikan ganda, sebagai sosialisme atau komunisme. Porsi perhatian pada kelompok komunitas atau masyarakat dalam ideologi ini relatif besar, meskipun implikasinya bisa berlawanan dengan tujuan semula (Kesejahteraan).
Kelompok komunis menganggap bahwa sosialisme adalah suatu tahap menuju kepada masyarakat komunisme yang sempurna. sementara, penulis-penulis sosialis mengatakan berbeda sama sekali dengan komunisme yang diajarkan Karl Marx karena sejarah sosialisme tumbuh lebih awal dari komunisme atau Marxisme. Sosialisme baik dalam etika maupun demokrasi, berbeda sama sekali dengan komunisme.
Pada tahun 1830, ketika terminologi sosialisme baru mulai digunakan, sosialisme berasosiasi dengan semangat intelektual dan keilmuan. Perkembangannya menjadi radikal pada masa Revolusi Perancis sampai masa Krisis revolusi Industri. Kemudian makin Radikal lagi ketika Engels dan Marx mngkalim bahwa Marxisme telah menggeser sosialisme dari bentuknya yang utopis menjadi lebih realistis dan membumi berdasarkan keilmuan. Namun hal itu sabgat Revolusioner dengan sifatnya yang komunistis dan berkonotasi ideologis lewat pengerahan kaum sosialis,
Komunisme memnag dibangun dengan fondasi pemikiran sosalisme, tetapi sosialisme tidak sama dengan komunisme. Pemikiran sosialisme merupakan akar utama dari pemikiran radikal komunisme. namun, pada sisi lain Kapitalis juga banyak mengambil pemikiran dasar sosialisme untuk mengeliminasi kelemahan internalnya. Sistem Ekonomi pasar sosial di Eropa dan Jerman merupakan modifikasi penyerapan nilai-nilai sosialisme kedalam pasar. Akan tetapi, tidak sebaliknya, diaman sosialisme menerapkan nilai-nilai kapitalisme, kecuali China (namun sekarang sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit).
Stetlah perang dunia kedua, masyarakat sosialis dan partai-partainya ditekan di eropa Timur. sementara itu di negara dunia ketiga, kaum sosialis mengalami kgagalan menemukan bentuknya di Eropa. Bahkan, sistem pemikiran tersebut berkembang menjadi sistem totaliter, yang lebih merupakan gerakan komunisme daripada gerakan sosialisme. Meskipun demikian, simbol gerakan yang digunakan adalah bendera ke;ompok sosialis. Konsse-konsep ekonomi kaum sosialis di Asia dan Eropa menjurus pada Ekonomi Komunistis.
Didalam Sitem Ekonomi Sosialisme, kelompok industri dasar sumberdaya yang menyangkut kepnetingan rakyat banyak dimiliki oleh negara. Sisanya menjadi milik individu dan diusahakan secara perorangan melali badan-badan usaha yang ada. Insentif bersifat sangat terbatas dan tidak bebas seperti di Negara-negara kapitalisme
Didalam sistem ekonomi sosisalis, aktivitas produksi bermotifkan faktor ekonomi dan non ekonom, sementara mekanisme berklaku harga komuditi banyak dipengaruhi pemerintah dan sedikit sekali berlakunya hukum permintaan dan penawaran. disini peran pemerintah cukup besar trutama pada sektor- sektor usaha strategis yang merupakan tumpuan masyarakat banyak. Ada kompetisi pasar selama pemerintah membiarkannya terhadap pasar komuditi-komoditi tertentu.
Ide dasar dari pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan sejarahnya juga bersentuhan dengan pemikiran kaum sosialisme. Akan tetapi cara pandanganyabertentangan dengan realisasi umum dari kelangkaan sumber daya alam secara global dan prospek peledakan kependudukan. Pertumbuhan ekonomi yang dipikirkan oleh kaum nonsosialis kurang memperhatikan masalah-masalah resiko dan dampak negatifnya karena dilihat dari aspek ekonominya saja (peningkatan pendapatan per orang). Dengan pengertian ini, maka kaum sosialis menerapkan konspe pertumbuhan yang lebih dikaitkan dengan motif sosial.
Kamis, 29 September 2011
DEFISIT ANGGARAN AS
Sampai saat ini Pemerintah dan DPR AS masih belum sepakat mengenai RAPBN AS untuk tahun anggaran 2012 yang akan mulai berjalan 1 Oktober nanti. Ketidaksepakatan itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai besarnya defisit anggaran dalam RAPBN tsb. DPR (Congress) yang dikuasai Partai Republik bersikukuh bahwa Pemerintah harus mengurangi anggaran yang tidak sangat perlu, sehingga tidak menambah utang negara yang sudah mencapai hampir 100% dari PDBnya. Sebaliknya Presiden Obama (Partai Demokrat) menganggap bahwa utang baru sangat diperlukan saat ini, untuk memberikan stimulus lanjutan bagi perekonomian yang belum pulih dari krisis tahun 2008/2009. Tanpa tambahan anggaran, maka resesi dapat muncul kembali dan tingkat pengangguran yang masih sekitar 9% akan semakin tinggi. Sedangkan Senat yang dikuasai Partai Demokrat tentu saja mendukung Presiden Obama.
Sumber: wikipedia.org
RAPBN AS
Presiden Obama pada Februari lalu mengajukan usulan RAPBN sebanyak USD 3,7 triliun. Anggaran sebanyak ini akan digunakan untuk membiayai anggaran mengikat (mandatory) sebesar USD 2.109 T (57%) dan anggaran tidak mengikat (dyscretionary) sebesar USD 1.344 T (43%). Anggaran mengikat adalah untuk membiayai program-program yang ditetapkan oleh undang-undang seperti jaminan sosial (social security), program kesehatan (medicare dan medicaid), tunjangan pekerjaan, dll. Anggaran tidak mengikat digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan program-program unggulan presiden terpilih, seperti pendidikan, energi, iptek, pertahanan, membayar utang, dll. Karena penerimaan negara lebih kecil dari kebutuhan untuk berbagai keperluan tersebut, maka kekurangannya diperoleh dari berutang ke perorangan, badan hukum atau ke pemerintah negara lain melalui penjualan obligasi negara. Negara-negara pembeli surat utang pemerintah AS adalah China, Jepang, Inggris, Brazil, dll. Defisit anggaran yang diusulkan Pemerintah Obama pada TA 2012 adalah sebesar USD1,1 triliun, yang sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Akumulasi dari defisit sebelumnya menjadi utang negara yang pada tahun ini berjumlah USD 14 triliun. Secara absolut utang pemerintah AS adalah yang terbesar di dunia, walaupun secara relatif (dalam %PDB) masih lebih rendah dari banyak negara, seperti Jepang dan negara2 Eropa yang saat ini sedang mengalami krisis utang (Yunani, Irlandia, Spanyol, Portugal dan Italia). Jepang berbeda dengan negara2 pengutang besar lain karena sebagian besar utangnya adalah kepada penduduk sendiri, bukan kepada pemerintah/penduduk negara lain.
Motivasi Politik
Persoalan defisit anggaran AS jelas mempunyai latar belakang politik. Partai Republik yang saat ini menguasai DPR mempunyai peluang emas untuk menggagalkan program Presiden Obama sehingga pada pemilu tahun depan, calon Partai Republik dapat menggantikan Obama. Sebaliknya, Obama juga tidak ingin masa pemerintahannya hanya berlangsung satu periode. Oleh sebab itu ia memerlukan anggaran tambahan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan juga untuk membiayai program-program yang dijanjikannya saat pemilu. Jika ekonomi tumbuh baik dan janji-janjinya terpenuhi maka ia akan dapat memenangi pemilu 2012.
Motivasi politik dalam manajemen pemerintahan sudah menjadi persoalan sejak lama. Publik AS tentunya tidak nyaman dengan keadaan ini, namun konstitusi AS memungkinkan hal itu terjadi. Sebetulnya, sebelum era Presiden Nixon, pemerintah cenderung mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam mengajukan RAPBN daripada Parlemen (DPR dan DPD), sehingga pembahasan RAPBN di Parlemen cenderung selalu berlangsung mulus. Hal ini karena pemerintah mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Parlemen. Pihak Legislatif kemudian berusaha menandingi keunggulan pihak Eksekutif dalam perencanaan penganggaran dengan menetapkan UU Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974. UU ini mengamanatkan dibentuknya Congressional Budget Office (CBO), yang tugasnya memberikan pertimbangan yang tidak memihak kepada pemerintah maupun kepada DPR dan DPD mengenai berbagai persoalan anggaran. CBO ini secara periodik membuat analisis tentang anggaran dan kaitannya dengan perekonomian (antara lain: Economic Outlook: Fiscal Years 2011 to 2021, Januari 2011), dan memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan DPR dan DPD. Dengan mempertimbangkan saran CBO, yang tentunya sukarela, DPR dan DPD memberikan keputusan mengenai RAPBN yang diajukan pemerintah. Adapun UU yang sebetulnya mengurangi kekuasaan pemerintah ini berhasil menjadi UU, karena konon Presiden Nixon yang sedang terlibat skandal Watergate memerlukan dukungan Parlemen, sehingga is meloloskan RUU tentang CBO ini, walaupun akhirnya ia diimpeach juga oleh Parlemen.
Solusi untuk Kebuntuan
Berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada Eksekutif maupun Legislatif agar segera mencapai titik temu dalam persoalan anggaran tahun 2012 ini. Tidak kurang dari Ben Bernanke, Gubernur Bank Sentral, menyatakan bahwa solusi harus segera ditentukan, karena perekonomian AS sudah semakin gawat. Sementara ini, kedua pihak sepakat bahwa defisit anggaran harus berkurang. Perbedaannya adalah Partai Republik ingin agar pengurangan defisit dimulai tahun ini juga, yang jika perlu malah tidak usah membayar utang dulu, sedangkan Pemerintah ingin agar defisit dimulai secara bertahap, namun tahun ini jangan dulu tidak menambah utang. Direktur Office of Management and Budget (OMB), Jacob Lew yang diangkat Obama, tentunya sudah mempunyai perhitungan bagaimana defisit ini akan dikurangi sampai beberapa tahun ke depan sehingga mencapai tingkat yang terkendali. Namun Partai Republik masih terus berusaha menekan Pemerintah Obama agar tidak menambah defisit dengan berbagai pertimbangan yang rasional juga.
Apa yang Akan Terjadi?
Hari-hari ini kita akan menyaksikan bagaimana solusi terhadap ontran-ontran defisit anggaran ini akan diselesaikan oleh ke dua belah pihak. Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi: (1) keduanya tidak mau berubah dari pendapat semula, sehingga RAPBN 2012 akan sama dengan APBN 2011; (2) salah satu bersedia menerima posisi pihak lain; (3) win-win solusion: DPR setuju bahwa ada penambahan utang sehingga menambah defisit anggaran tetapi tidak sebesar yang diinginkan Obama sehingga harus ada pengurangan anggaran untuk program tidak mengikat, seperti untuk perang di Afganistan yang masih sangat besar. Mudah-mudahan ada kompromi yang baik, karena kalau AS batuk maka perekonomian dunia dapat ikut berguncang.
Implikasi bagi Kita
Persoalan defisit anggaran di AS dan di negara2 lain memberi pelajaran yang berharga buat Indonesia. Defisit anggaran harus ditangani sejak awal secara hati-hati, jika tidak maka akan menjadi masalah besar yang sulit diatasi, bahkan jika ada bantuan dari pihak luar sekalipun. Pemerintah perlu secara jujur menjelaskan kepada semua partai dan juga kepada masyarakat akan kondisi utang negara, proyeksinya dan konsekuensinya pada anggaran tahunan di masa depan. Selanjutnya, ini yang sulit, adalah berusaha agar motivasi politik tidak masuk ke dalam urusan defisit anggaran, darimanapun datangnya. Jangan sampai masalah defisit anggaran menjadi alat permainan politik untuk mencapai tujuan jangka pendek yang dapat merugikan kepentingan bangsa yang lebih besar di masa depan.
–o0o–
Herry Darwanto
Rabu, 28 September 2011
Paradigma Sistem Ekonomi
1. Kapitalisme
Adam Smith adalah tokoh sekaligus bapak ilmu ekonomi yang mengilhami sistem ekonomi pasar dan berkembang menjadi mazhab pemikiran Kapitalisme. bukunya ''The Wealth of Nations", banyak membahas unsur-unsur penting didalam pasar yang digerakan oleh tangan gaib (Invisible Hand), misalnya tentang modal, tanah dan pekerja. Smith juga mengulas ekonomi secara umum yang merupakan tonggak sejarah ekonomi eropa Barat sehingga menjadi Bapak pendiri Ilmu Ekonomi dan tokoh utama dalam mazhab ilmu ekonomi Klasik.
Sistem ekonomi ini bermula sejak abad ke 18 di Eropa Barat khususnya menjadi sangat dominan pada abad ke 19. dalam perkembangannya, pemikiran ini berkembang dengan cukup pesat, hingga pada abad ke 19 terjadi krisis internal diaman perkembangan kapitalisme menciptakan lembaran hitam, yakni praktik eksploitasi buruh" di berbagai Industri.
Didalam sistem kapitalisme, pemilikan (Ownership) terletak ditangan individu yang digunakan untuk tujuan sendiri, yakni tujuan untuk mencari keuntungan (profit). Didalam aktivitas Ekonomi berlaku hukum pasar yang diciptakan oleh permintaan dan penawaran.
Peranan pemerintah hanya sebatas melakukan kontrol agar tidak terjadi kegagalan pasar. Kegiatan Ekonomi adalah pasar dengan sedikit atau tanpa intervensi pemerintah. Persaingan dianggap sebagai cara mencapai efisiensi.
Kapitalisme dalam Terminologi Sistem Ekonommi Politik didasarkan pada pemilikan individu dan keuntungan pribadi. hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan eksploitasi yang sering diasosiasikan dengan modal. Eksploitasi menurut kapitalisme terjadi manakala didalam organisasi monopoli menghasilkan harga yang eksesif atau pembayaran upah dibawah marginal revenue product. Didalam pasar yang sehat tidak ada eksploitasi karena setiap plaku bertindak dengan sukarela.
Kelemahan kapitalisme adalah pemborosan dan inefisiensi dalam produksi untuk menciptakan barang" mewah yang tidak esensial untuk keperluan hidup. Kenyataan ini menjadi sumber adanya Eksternalitas, yakni biaya yang tidak diperhitungkan seperti rusaknya lingkungan dan biaya sosial lainnya. selain itu, kapitalisme yang tidak diikuti oleh penerapan norma sosial politik secara tepat dapat menghasilakn kesenjangan yang tinggi antara kelompok amasyarakat
Salah satu prinsip kapitalisme adalah kebebasan kompetisi pasar yang sekaligus merupakan sistem ekonomi kapitalisme. Kompetisi berkaitan dengan efisiensi dan skala usaha (economic of scale). hanya pemilik modal besar saja yang potensial dan mampu hidup didalam prinsip bebas tersebut. Kelompok ekonomi lemah bisa tersingkirkan dalam sistem Kapitalisme yang liberal seperti ini bila pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadapnya. Kelemahan ini biasanya bisa dikompensasi dengan undang-undang perlindungan usaha kecil dan aturan persaingan yang sehat.
Kesenjangan distribusi pendapatan adalah salah satu kelemahan di pertumbuhan ekonomi yang tidak merata didalam sistem Kapitalisme. Pengangguran dapat tercipta akibat langsung dan tidak langsung sistem ini. Penggunaan mesin-mesin untuk mengefisiensikan usaha dapat mensubsitusi sejumlah besar tenaga kerja sehingga pengangguran sulit dihindarkan.
Prinsip Ekonomi pasar yang berlaku merupakan ciri dari ekonomi liberal (Free Economy) yang menggambarkan suatu sistem ekonomi dengan partisipasi lebih besar dari aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan yang digerakkan oleh individu atau perusahaan, intervensi dan peranan pemerintah diaga sekecil mungkin. Ekonomi pasar ini merupakan salah satu sifat Kapitalism dimana produksi berada ditangan individu atau perusahaan
Selasa, 20 September 2011
Peran dan Fungsi Uang
Uang adalah segala sesuatu (tidak menyangkut harkat dan martabat manusia) yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik terhadap barang, jasa, maupun utang.
Jika ditinjau dari sejarah perekonomian bermula dari perekonomian subsisten berkmbang menjadi barter kemudian berkmbang menjadi perekonomian uang.
subsisten :
- masyarakat primitif
- kebutuhan ''sekali habis''
- belum mengenal uang sebagai alat tukar
barter :
- mencari 'lebih' sisanya ditukar
- syarat ''double coincidence of wants''
- belum mengenal uang sebagai alat tukar
karena adanya syarat ''double coincidence of wants''(keinginan sama) -- mengakibattkan banyak kelemahan:
-pengorbanan waktu
-tenaga
-kerusakan / susutnya brang
-sukar dalam standar ukuran
maka masyarakat berfikir untuk keluar dari permasalahan tersebut. inilah yang melatarbelakangi sesuatu menjadi alat tukar/uang. dalam sejarahnya uang terbuat dari benda" sederhana sampai kepada benda" mewah misalnya uang pernah terbuat dari kulit kerang (wumpum) ex: masyarakat amerika latin, hingga terbuat dari emas
syarat-syarat uang
- nilai nominal tidak berubah dari masa ke masa
- mudah dibawa
- mudah disimpan
- tahan lama
- disukai umum
- supply harus elastis
Fungsi uang terbagi atas fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi Asli:
1. Alat tukar; Dikatakan sebagai alat tukar karena dengan sejumlah uang yang mencukupi, orang dapat memperoleh berbagai jenis benda dan jasa yang dikehendaki, sekaligus memperlancar perdagangan dan arus barang.
2. Alat satuan hitung; dengan uang setiap benda dan jasa dapat dihitung satuan nilainya, misalnya: 1kg beras = Rp. 4.500, seekor ayam = Rp. 19.500.
1. Alat tukar; Dikatakan sebagai alat tukar karena dengan sejumlah uang yang mencukupi, orang dapat memperoleh berbagai jenis benda dan jasa yang dikehendaki, sekaligus memperlancar perdagangan dan arus barang.
2. Alat satuan hitung; dengan uang setiap benda dan jasa dapat dihitung satuan nilainya, misalnya: 1kg beras = Rp. 4.500, seekor ayam = Rp. 19.500.
Fungsi Turunan:
1. Alat pembayaran yang sah; setiap negara memiliki alat tukar dan alat bayar yang telah ditetapkan pemerintah dan keberadaannya harus diterima dan tidak dibenarkan penduduk negara yang bersangkutan menolak alat pembayaran yang sah tersebut. Contohnya: uang kertas pecahan Rp.100.000, Rp.50.000, uang logam pecahan Rp.1000, Rp.500, Rp.100
2. Alat penyimpan nilai; kekayaan berupa sejumlah uang dapat disimpan di bank, baik berupa tabungan atau deposito.
1. Alat pembayaran yang sah; setiap negara memiliki alat tukar dan alat bayar yang telah ditetapkan pemerintah dan keberadaannya harus diterima dan tidak dibenarkan penduduk negara yang bersangkutan menolak alat pembayaran yang sah tersebut. Contohnya: uang kertas pecahan Rp.100.000, Rp.50.000, uang logam pecahan Rp.1000, Rp.500, Rp.100
2. Alat penyimpan nilai; kekayaan berupa sejumlah uang dapat disimpan di bank, baik berupa tabungan atau deposito.
3. Alat pemindah kekayaan; kekayaan yang berupa tanah, gedung, atau kebun dapat dipindahkan oleh pemiliknya ke desa atau tempat lain dengan menggunakan uang. Artinya semua kekayaan tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan sesuatu yang baru di tempat yang baru.
Contoh: Badu memiliki sebuah rumah di Bandung. Karena ia dipindah tugaskan ke Ambon, maka ia menjual rumahnya yang di Bandung. Uang hasil penjualan rumah tersebut ia gunakan untuk membeli rumah yang baru di Ambon.
4. Alat standar pembayaran di masa mendatang, yaitu dengan melihat harga- harga yang stabil, nilai rupiah menguat, keamanan terjamin, investor tertarik untuk menanamkan modalnya, maka menjadi alasan pedagang untuk menjual barangnya dengan pembayaran dilakukan kemudian (memberikan kredit).
Definisi Uang berdasarkan tingkat Likuiditasnya
a) M1 adalah Uang kertas & Logam + simpanan rekening koran (demand deposit)--setiap saat bisa diambil
b) M2 adalah M1 + Time deposit pada bank umum --> Broad Money
c) M3 adalah M2 + Time deposit pada lembaga non bank milik penduduk saja baik jumlah besar/kecil , baik bentuk Rp, $, dll --> Kuasi Money
Likuiditas Total --> mencakup semua alat Likuid yang ada di masyrakat ex:
-Obligasi pemerintah jangka pendek
-Obligasi Swasta jangka pendek
-wesel perusahaan
-cek mundur
-simpanan luar negara
Sabtu, 26 Februari 2011
Key SMADAV PRO
hey para pengguna smadav lovers, kali ini saya akan memberikan key license untuk smadav pro, . Here it is
995799845236
Jepryansyah Putra
Untuk smadavnya bisa diunduh di www.smadav.net
;)
995799845236
Jepryansyah Putra
Untuk smadavnya bisa diunduh di www.smadav.net
;)
Langganan:
Postingan (Atom)




